fbpx

Ini Syarat Terbaru Investasi Miras yang Dibuka Jokowi

Ilustrasi minuman keras China yang dikenal dengan nama baijiu atau alkohol putih.

KOMPAS.com – Keran investasi minuman keras (miras) resmi dibuka menyusul terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (Perpres 10/2021) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken regulasi itu pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 2 ayat (1) aturan ini menjelaskan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, Pasal 3 menjelaskan sejumlah kategorisasi bidang usaha terbuka. Rincinya, sebagaimana disebutkan Pasal 3 ayat (1), bidang usaha terbuka terdiri atas:

a. Bidang Usaha prioritas;

b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;

c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu;

d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

“Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres 10/2021, dikutip pada Minggu (28/2/2021). Baca juga: Investor Pemula, Hati-hati Fenomena Pompom Saham Mengacu pada kategorisasi itu, dibukanya keran investasi miras masuk dalam bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

 

Siapa saja yang bisa investasi miras?

Pada Pasal 6 ayat (1) Perpres 10/2021, dinyatakan bahwa bidang usaha dengan persyaratan tertentu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal, termasuk Koperasi dan UMKM.

Hanya saja, penanam modal itu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan Penanaman Modal untuk penanam Modal dalam negeri;

b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;

c. persyaratan Penanaman Modal dengan penzinan khusus.

Adapun daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang merinci bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan persyaratannya, tercantum dalam Lampiran III.

Ketentuan daftar investasi miras terdapat di Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini.

Lebih lanjut, kategoriasi bidang usaha terbuka yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan ekonomi khusus. Hal itu tertulis jelas pada Pasal 8 ayat (1).

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melaiui pasar modal dalam negeri,” lanjut bunyi Pasal 9 Perpres ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.